Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto. Foto: Jaka/sf

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI memberikan apresiasi atas upaya satuan jajaran Komando Resor Militer (Korem) 064/Maulana Yusuf atas upaya keterlibatan dalam program ketahanan pangan dengan keterbatasan anggaran. Hal ini sejalan dengan langkah Presiden Joko Widodo yang belum lama ini menunjuk Menteri Pertanahan Prabowo Subianto menjadi leading sector Lumbung Pangan Nasional.

“Memang anggarannya masih terlalu kecil, nanti akan kami diskusikan dan mudah-mudahan bisa kita tambah anggaran di Kementerian Pertahanan. Saya mengapresiasi kinerja prajurit di sini, padahal ini adalah tugas tambahan dari Panglima Pangdam. Mereka diintruksikan agar memanfaatkan lahan-lahan tidur supaya ditanami pangan untuk kebutuhan masyarakat yang kesulitan di tengah pandemi Covid-19 ini,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto saat memimpin Tim Kunker Komisi I DPR RI mengunjungi Markas Korem 064/Maulana Yusuf di Serang, Provinsi Banten, Jumat (17/7/2020).

Utut meminta agar Korem 064/Maulana Yusuf terus meningkatkan kemanungggalan TNI bersama rakyat dan segera membuat kebutuhan anggaran program ketahanan pangan secara rinci dan disampaikan kepada Tim Kunker Reses Komsi I DPR RI. Selain itu, sarana dan prasarana seperti peningkatan status Rumah Sakit Kencana menjadi RS tingkat III dan infrastruktur kendaraan dinas disini menjadi perhatian kami.

“Ini menjadi 3 poin utama yang harus kita dukung, apalagi kinerja mereka patut diapresiasi.  Secara umum kondisi wilayah Banten saat ini kondusif, berarti mereka telah berhasil melaksanakan tugas secara terbatas sesuai perintah dan program yang diberikan dari komando atas termasuk juga dalam penanganan Covid-19, penerapan Adaptasi Kehidupan Baru (AKB), program ketahanan pangan nasional, dan ancaman megatrust di Provinsi Banten,” terang legislator dapil Jawa Tengah VII ini.

Dalam kesempatan yang sama, Danrem 064 Maulana Yusuf, Gumuruh Winardjatmiko mengatakan, perihal urusan pangan, kami masih memiliki banyak kekurangan selain anggaran. Untuk itu, kami mengusulkan agar perlunya dukungan dari kementerian terkait dalam kegiatan ketahanan nasional di bidang pangan dan perlunya dukungan offtaker nasional untuk menyerap hasil pertanian bersama masyarakat.

“Pengalaman kami bertani dengan masyarakat, karena tidak ada yang menyerap hasil panen akhirnya dikuasai oleh para tengkulak. Tentu ini sangat merugikan masyarakat karena membuat harga jatuh di tingkat petani. Belum lagi, ada di suatu daerah para pengusaha yang menguasai hasil panen masyarakat. Setelah kami selidiki, memang dari awal pengusaha ini yang membiayai para petani, dari mulai bibit sampai kebutuhan hidup per hari para petani dibiayainya,” ungkapnya.

Gumuruh juga menyampaikan, pihaknya berharap Komisi I DPR RI juga memberikan dukungan sarana dan prasarana, seperti rehabilitasi kantor, perumahan, dan dukungan kendaraan dinas. Juga peningkatan sarpras dalam penanganan Covid-19 seperti Alat Pelindung Diri (APD), hand sanitizer, hingga disinfektan. (jk/sf)